Jaminan Fidusia merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam transaksi pembiayaan, khususnya pada lembaga leasing atau pembiayaan kendaraan. Jaminan ini memberikan Kekuatan Hukum eksekutorial kepada kreditur (fiduciary receiver). Namun, kewenangan ini tidak absolut dan terikat pada prosedur yang ketat. Sertifikat fidusia yang terdaftar adalah fondasi legalitas eksekusi yang sah.
Penerima Fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan apabila debitur terbukti lalai (wanprestasi). Namun, eksekusi ini harus berdasarkan Kekuatan Hukum yang telah ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditur tidak boleh bertindak sewenangwenang. Proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sepihak oleh pihak leasing tanpa adanya kesepakatan sukarela dari debitur. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jika debitur menolak penyerahan objek jaminan, eksekusi harus melalui proses pengadilan. Putusan ini memperkuat perlindungan bagi konsumen dan membatasi selfhelp (tindakan sendiri) oleh perusahaan leasing.
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas mengenai Kekuatan Hukum parate executie (eksekusi langsung). Hak eksekusi tanpa sita dan lelang hanya sah jika terdapat pengakuan wanprestasi yang jelas dari debitur. Tanpa pengakuan tersebut, leasing wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri untuk menghindari tindakan melanggar hukum.
Oleh karena itu, perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa tanpa prosedur yang sesuai dapat menghadapi tuntutan pidana atau perdata. Penarikan objek jaminan di jalan oleh debt collector yang bertindak di luar Kekuatan Hukum seringkali memicu konflik dan melanggar hak asasi debitur. Ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum.
Konsumen atau debitur perlu memahami hak-hak mereka yang dilindungi oleh undangundang. Ketika menghadapi ancaman eksekusi, debitur berhak menanyakan sertifikat fidusia yang terdaftar dan surat tugas resmi dari pengadilan. Pemahaman ini penting sebagai upaya preventif untuk melindungi diri dari praktik penarikan jaminan yang tidak prosedural.
Regulasi fidusia bertujuan menyeimbangkan kepentingan kreditur untuk mendapatkan kembali modalnya dan hak debitur untuk dilindungi dari kesewenangwenangan. Kepatuhan pada prosedur hukum adalah kunci. Mekanisme ini memastikan bahwa eksekusi jaminan dilakukan secara beradab dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang adil dan berkeadilan.
Penting bagi lembaga leasing untuk membangun sistem kepatuhan internal yang ketat. Pelatihan kepada seluruh staf, termasuk pihak penagihan, mengenai batasan Kekuatan Hukum dan etika eksekusi sangat diperlukan. Kepatuhan ini tidak hanya mencegah konflik sosial, tetapi juga menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan.
