Proyek pengurukan laut tanpa dokumen lingkungan hidup yang sah di kawasan pesisir pulau dewata kini memicu gelombang protes keras dari komunitas nelayan tradisional dan aktivis lingkungan hidup. Tuntutan untuk segera hentikan reklamasi ilegal terus disuarakan guna mencegah kehancuran total ekosistem bawah laut yang menjadi tempat berkembang biaknya biota laut dan terumbu karang langka. Keserakahan para investor properti yang ingin mendirikan resor mewah di atas lahan urukan buatan telah mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan pencaharian harian pada hasil tangkapan ikan.
Secara regulasi zonasi maritim, setiap aktivitas perubahan bentang alam laut wajib mengantongi izin analisis dampak lingkungan yang ketat dari kementerian terkait di pusat. Namun, investigasi mandiri dari kelompok pemuda menemukan bahwa beberapa proyek pengurukan tanah tetap berjalan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya papan pengumuman izin resmi yang transparan. Gerakan rakyat untuk hentikan reklamasi ilegal ini mendesak pemerintah daerah melakukan penyegelan alat berat di lokasi proyek dan mencabut izin usaha dari korporasi yang terbukti melanggar hukum perairan nasional.
Dampak ekologis dari pengurukan laut secara serakah ini sudah mulai dirasakan oleh warga berupa abrasi pantai yang kian parah dan banjir rob yang merendam pemukiman saat laut pasang. Aliran arus laut yang berubah arah akibat tanggul buatan merusak ekosistem hutan bakau yang berfungsi sebagai benteng alami pelindung daratan dari hantaman ombak besar. Oleh sebab itu, desakan hukum untuk hentikan reklamasi ilegal di sepanjang pantai selatan merupakan harga mati demi menjaga kesucian alam Bali dari komersialisasi merusak yang tidak terkontrol.
Aparat penegak hukum laut dituntut untuk bersikap objektif dan tidak gentar menghadapi tekanan politik dari para pemodal besar di balik proyek pengerukan pasir laut tersebut. Penjatuhan sanksi denda pemulihan lingkungan senilai miliaran rupiah harus diterapkan agar memberikan efek jera yang nyata bagi korporasi pelanggar hukum lingkungan hidup. Upaya menyelamatkan kawasan pesisir dengan menggaungkan seruan hentikan reklamasi ilegal wajib didukung oleh seluruh elemen pariwisata yang berbasis pada kelestarian alam budaya nusantara.
Masyarakat adat setempat juga memiliki peran vital dalam mempertahankan wilayah pesisir mereka melalui pemberlakuan hukum adat yang melarang perusakan wilayah suci pantai. Restorasi kawasan bakau yang rusak harus segera dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif para relawan lingkungan dan akademisi kelautan. Menjaga kelestarian laut adalah bentuk penghormatan kita pada warisan leluhur yang akan diwariskan dalam kondisi bersih, lestari, dan produktif bagi masa depan anak cucu.
