Para pemangku adat dan warga masyarakat perdesaan di Bali secara tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana konversi area persawahan produktif menjadi kawasan industri komersial. Aksi Penolakan Alih fungsi lahan ini dilakukan guna menyelamatkan sistem irigasi tradisional subak yang telah menjadi warisan budaya dunia dari ancaman kepunahan. Tetua adat menegaskan bahwa alih fungsi tanah pertanian menjadi bangunan beton tidak hanya merusak kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga merusak tatanan keagamaan dan budaya masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut izin investasi yang berpotensi merusak kelestarian lahan pertanian warga.
Seruan penolakan ini disuarakan melalui paruman adat yang dihadiri oleh ratusan petani dan pemuda desa yang khawatir akan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Konversi lahan persawahan yang terjadi secara masif dalam beberapa tahun terakhir telah mengancam ketahanan pangan daerah serta memicu terjadinya bencana krisis air bersih. Masyarakat berjanji akan terus melakukan upaya perlawanan hukum dan aksi damai guna mempertahankan tanah leluhur mereka dari penguasaan para investor swasta. Perlindungan terhadap kawasan pertanian abadi dianggap sebagai harga mati yang tidak dapat ditawar dengan alasan pembangunan ekonomi semata.
Pemerintah Provinsi Bali merespon aspirasi tersebut dengan menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait. Gubernur menegaskan komitmennya untuk melindungi kawasan persawahan produktif melalui penegakan aturan tata ruang daerah secara ketat dan tanpa toleransi. Penanganan kasus Penolakan Alih lahan ini akan dijadikan momentum untuk memperketat syarat perizinan pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan perdesaan. Pemerintah daerah berjanji akan berdiri bersama masyarakat adat dalam mempertahankan kelestarian alam serta warisan budaya Bali dari kerusakan masif.
Para pengamat hukum lingkungan mengapresiasi keberanian masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah dan kelestarian ekologi wilayah mereka dari gempuran investasi. Pemerintah didorong untuk memberikan insentif pajak dan bantuan sarana pertanian kepada para petani agar mereka tidak tergiur untuk menjual lahan milik keluarga. Perlindungan hukum terhadap sistem irigasi subak harus diperkuat melalui Peraturan Daerah yang melarang keras segala bentuk perubahan fungsi lahan persawahan. Keberlanjutan Bali sebagai destinasi wisata internasional sangat bergantung pada keindahan alam dan kearifan lokal yang terawat.
Masyarakat adat berharap agar penetapan kawasan persawahan dilindungi dapat segera disahkan oleh lembaga legislatif demi kepastian hukum yang mengikat bagi semua pihak. Aksi Penolakan Alih fungsi lahan pertanian ini diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal menjadi benteng pertahanan terbaik dalam menjaga kelestarian bumi nusantara dari ancaman eksploitasi berlebihan. Dengan terjaminnya kelestarian lahan pertanian, kehidupan petani dan warisan budaya bangsa dipastikan akan tetap lestari sepanjang masa.
